Magister Administrasi Publik (MAP) UNISRI SURAKARTA Cocok untuk Semua Bidang Studi Strata 1

Urusan Pemerintahan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Artikel sebelumnya yang berjudul “MAP UNISRI SURAKARTA Memberi Kompetensi Mengelola Kepentingan Publik dan Urusan Pemerintahan” telah menunjukkan adanya banyak kebutuhan masyarakat yang berujung pada banyaknya urusan pemerintahan.  Artikel ini akan menunjukkan bagaimana rangkaian hubungan dari banyaknya urusan pemerintahan hingga cocok dengan bidang studi Administrasi Publik.

Kebutuhan-kebutuhan masyarakat merupakan fakta yang dinamakan sebagai kepentingan publik dan urusan publik.  Agar dapat dikelola secara formal oleh pemerintah secara berkelanjutan, lepentingan publik dan urusan publik itu diformalkan dalam undang-undang dengan nama urusan publik.  Kemudian urusan publik ini dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

1. Urusan absolut.
2. Urusan konkuren, terbagi menjadi:
   • Urusan wajib.
     1. Urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar.
     2. Urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
   • Urusan pilihan.
3. Urusan pemerintahan umum.

Mekanisme pengaturan dan pengurusannya telah ditetapkan sedemikian rupa oleh pemerintah.  Yang pasti semua urusan itu sudah mencakup semua kebutuhan masyarakat, dan yang pasti lagi, semua diupayakan untuk dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Kompetensi Mengelola Urusan Pemerintahan bagi Semua Bidang Studi Strata 1

Ilmu Administrasi Publik bersinergi dengan semua bidang studi strata 1 untuk melahirkan kompetensi mengelola urusan pemerintahan.  Pada intinya, ada 2 kompetensi untuk mewujudkan urusan pemerintahan, yaitu:

1. Kompetensi teknis substansi.
2. Kompetensi teknis pengelolaan.

Kompetensi teknis substansi diperoleh dari pembelajaran di Strata 1, dan kompetensi teknis pengelolaan diperoleh dari pembelajaran ilmu Administrasi Publik di MAP UNISRI Surakarta.  Contohnya begini.  Misal dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan.  Kompetensi terkait aspek pendidikan, pengajaran, kurikulum, pengembangan materi, dan lain sebagainya diperoleh dari kompetensi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan.  Kompetensi terkait mengelola kebijakan, organisasi, manajerial, moral etika, akuntabilitas, dan lingkungannya, diperoleh dari kompetensi Ilmu Administrasi Publik.  

Contoh lain misal dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan.  Kompetensi terkait aspek kesehatan, diperoleh dari kompetensi ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran.  Kompetensi terkait kebijakan, organisasi, manajerial, moral etika, akuntabilitas kinerja, dan lingkungannya, diperoleh dari kompetensi Ilmu Administrasi Publik.

Jadi, MAP bisa jadi pilihan studi S2 bagi semua bidang studi S1.